KPK Didorong Kaji Korupsi Akibat Dampak Pilkada Langsung

Bandar Bola Terpercaya  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan dapat membuat kajian tentang Pilkada langsung dan dampaknya terhadap korupsi maupun kondisi sosial bangsa. Hal ini terkait dengan banyaknya kepala daerah ditangkap sebagai dampak dari sistem Pilkada langsung yang penuh dengan politik transaksional.

"Kami di DPR banyak menerima masukan dan laporan tentang sistem Pilkada langsung yang telah banyak memakan korban. Saya berharap KPK bisa membuat kajian tentang Pilkada langsung dan dampaknya terhadap korupsi maupun kondisi sosial bangsa,” kata Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo (Bamsoet) saat menghadiri Penyampaian Laporan Tahunan KPK 2017 dan Kegiatan KPK Mendengar di Gedung KPK, Jakarta, Senin (12/3/2018) dalam rilis yang diterima SINDOnews.

Kajiannya yakni apakah memang Pilkada Langsung lebih banyak manfaatnya bagi bangsa ini atau sebaliknya. “Kita tak boleh takut dan malu dalam memperbaiki sistem yang ada," lanjutnya.

Bamsoet mengemukakan banyak pihak menilai penerapan Pilkada melalui DPRD akan mempersempit ruang korupsi. Sistem ini diyakini juga akan mempermudah KPK dalam melakukan pengawasan. Terlebih bila KPK lebih mengedepankan tindakan pencegahan dibanding penindakan.

“Saya rasa KPK akan mudah mengawasi pemilihan Pilkada melalui DPRD. Kita tidak ingin bangsa ini terus berkubang dalam lingkaran korupsi. Sistemnya harus diperbaiki dengan meningkatkan tindakan pencegahan dan pengawasan," terang mantan Ketua Komisi III ini.

Ia menilai dengan meningkatkan tindakan pencegahan dan pengawasan, KPK di masa mendatang akan semakin dipercaya publik, serta dapat meninggalkan legacy yang besar bagi bangsa dan negara. "KPK harus terus meningkatkan profesionalitas dan transparansi, berdasarkan sistem dan standar yang baku, serta ditopang manajemen dengan kaidah good governance," ujarnya.

Politisi Partai Golkar ini menjamin DPR tanpa ragu akan terus mendukung keberadaan KPK agar bisa bekerja secara profesional. Apalagi dengan modus korupsi yang lebih canggih serta semakin masif, Bamsoet berjanji DPR selalu mendukung penguatan KPK, baik dari segi legislasi maupun anggaran.

"Komitmen saya sebagai Ketua DPR RI, saya ingin KPK semakin kuat dan profesional. Pekerjaan KPK belum selesai,” tegasnya.

Lebih lanjut Bamsoet berpesan kegiatan KPK Mendengar dijadikan kegiatan rutin dan dilaksanakan secara berkala. Tak hanya melibatkan pimpinan lembaga negara, melainkan juga unsur masyarakat. Dengan langkah tersebut, diharapkan masyarakat bisa menjadi bagian dari pencegahan dan pemberantasan korupsi.

"Kegiatan KPK Mendengar yang dilaksanakan hari ini menjadi bukti bahwa KPK tak menutup diri terhadap saran, masukan, ataupun kritik dari berbagai pihak. Saya yakin semua saran maupun kritik sama sekali tak bertujuan melemahkan, melainkan justru memperkuat KPK," tukasnya. 

Selain Bamsoet, penyampaian Laporan Tahunan KPK 2017 dan Kegiatan KPK Mendengar juga dihadiri sejumlah pimpinan lembaga negara, antara lain Ketua Mahkamah Konstitusi Arif Hidayat, Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara, dan Kepala Staf Presiden Moeldoko. Hadir pula Ketua Ombudman Amzulian Rifai, Ketua Komisi III DPR RI Kahar Muzakir, Wakil Ketua Mahkamah Agung Syafrifuddin, Sekjen Komisi Yudisial Danang Wijayanto, Sekjen Komnas HAM Tasdiyanto, Kabareskrim Mabes Polri Komjen (Pol) Ari Dono Sukmanto, dan Jampidsus Adi Toegarisman.